JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI

FAKULTAS ILMU SOSIAL - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

  • Sungai Anteseden Oyo

  • DAM BOD

    Dam BOD yang terletak di dusun Bronggang terpenuhi oleh material piroklastik vulkan Merapi pada letusan tahun 2010.

  • Sungai Suci

    Observasi aliran sungai Suci yang merupakan sungai allogenik pada sistem karst Gunungsewu.

  • Puncak Nglanggeran

    Singkapan batuan Nglanggeran merupakan sisa vulkan purba yang terletak pada formasi Nglanggeran.

  • Parangtritis

    Pantai Parangtritis yang memiliki potensi tinggi untuk pengembangan pariwisata di Yogyakarta.

  • Candi Prambanan

    Candi Prambanan dilihat dari puncak bukit Boko.

Gempa Terkini

banner ads
Klik untuk info detail gempa
Sumber: bmkg.go.id

Tutupan Awan

banner ads
Klik untuk info detail tutupan awan
Sumber: bmkg.go.id

Arah Angin Hari Ini

banner ads
Klik untuk info detail arah angin
Sumber: bmkg.go.id

Asal Pengunjung

Locations of visitors to this page

We have 4 guests and no members online

Tinjauan Geografis Terhadap PEMILUKADA Langsung

PENDAHULUAN

Setelah lahirnya Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung (pemilukada) seakan menjadi suntikan baru bagi partisipasi politik masyarakat. sebagian orang ada yang berpendapat ini adalah sebuah langkah terobosan dalam berdemokrasi di Indonesia tapi ada juga yang melihat hal ini adalah sebuah kemunduran dalam berdemokrasi.

 

Kegiatan politik menjelang berlangsungnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di beberapa daerah semakin terasa semarak. Meski kompetisi antar pasangan calon mulai berlangsung dalam ritme yang semakin dinamis. Namun jika bercermin dari Pemilukada sepanjang 2005-2011 silam, potensi konflik semakin banyak. Dalam pantauan yang dilakukan oleh Kemendagri, hingga awal Juli 2010 setidaknya terdapat 141 pemilu kada yang sudah digelar. Sebanyak 62 di antaranya diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena terdapat perselisihan. Selanjutnya 35 di antaranya telah diputus oleh MK.[1]

Beberapa daerah yang mengalami kerusuhan akibat pemilukada, antara lain Humbang Hasudutan, Mojokerto, Tolitoli, Toraja, Soppeng, dan Bima. Pemilukada di Maluku Utara konfliknya baru selesai setelah 1,5 tahun.Bahkan  Pemilukada di kabupaten Puncak, Papua, memakan korban 19 orang tewas. Munculnya berbagai masalah dalam pelaksanaan Pemilukada langsung di berbagai daerah menimbulkan berbagai opini baik yang pro dan kontra. Sehingga muncul pemikiran untuk meninjau ulang pelaksanaan Pemilukada langsung.

Konflik Pemilukada  itu umumnya terjadi karena adanya kebijakan pembangunan yang sama namun telah dipaksakan untuk diadopsi oleh masyarakat yang beragam pada suatu wilayah. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya benturan-benturan sosial budaya dan konflik di tengah masyarakat. Dengan begitu ketika ada kebijakan pembangunan, misalnya lewat pemekaran wilayah yang semula  tidak dikehendaki masyarakat, namun karena didorog oleh elit-elit setempat ke pemerintah provinsi dan pusat, akhirnya bisa diterima masyarakat.

            Kondisi setiap wilayah mempunyai perbedaan kondisi geografis baik secara tipologi wilayah, ekonomi, sosial-ekonomi dan pendidikan. Berbagai konflik Pemilukada yang ditumbulkan harus memperhatikan masalah latar belakang tersebut. Misalnya kondisi masayarakat yang feodal dan primodial seperti Yogjakarta sangat dimungkinkan Gubernurnya dipilih melalui penetapan Sri Sultan sebagai kepala daerahnya secara otomatis. Wilayah Papua yang mempunyai karakter keras, kondisi ekonomi yang dan pendidikan yang rendah sangat dimungkinkan pemilihan kepala daerah melalui perwakilan DPRD. Wilayah Jawa pada umumnya dengan kondisi ekonomi dan pendidikan lebih mapan dapat dilaksanakan Pemilukada secara langsung.

 

KRITIKAN PEMILUKADA LANGSUNG

Masalah Anggaran Biaya

            Pemilukada yang berlangsung di 226 daerah, terdiri 11 provinsi dan 215 kabupaten/kota, dan menelan dana sekitar Rp1,25 triliun, suatu harga mahal tentunya yang harus di bayar oleh rakyat indonesia untuk bisa berdemokrasi di negara ini.Bahkan Pemilihan Gubernur di Jawa Timur tahun 2009 yang berlangsung 2,5 putaran menghabiskan biaya hampir 1 trilyun. Di  tengah kemiskinan yang melanda negeri ini (Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mengumumkan jumlah penduduk miskin 37,17 juta orang atau 16,58 persen dari total penduduk Indonesia selama periode bulan Maret 2006 sampai dengan Maret 2007). Dan  rakyat Indonesia hari ini dipaksa kemudian oleh sistem untuk ikut dalam arus besar demokrasi di negeri ini.

 

Masalah Politik Uang

Konflik pasca Pemilukada juga dimungkinkan, jika terjadi kecurangan dalam proses pemilihan tanpa penyelesaian hukum yang adil, misalnya, menggunakan politik uang. Aturan yang termaktub dalam UU Pemilukada seolah membuka peluang terjadinya persaingan politik uang di antara para kontestan. Hal ini jelas menimbulkan kecemburuan di kalangan kontestan yang “miskin”. Hal ini bisa kita lihat beberapa pilakda kebanyakan berakhir di pengadilan,sebut saja misalnya hasik Pemilukada Depok,Pemilukada Kab Bandung,atau kabar terbaru yang kita saksikan bersama di media masa. Mahkamah agung memutuskan agar di lakukan pilakda ulang di 4 kabupaten pad pemilukada Sulawesi selatan atau berakhirnya pemilukada maluk utara di tangan KPU pusat yang penuh dengan kontroversi.

Pemilukada langsung melahirkan efek samping yang negatif, seperti polarisasi kelompok masyarakat serta meregangnya interaksi sosial di antara masyarakat itu sendiri dan tidak jarang dari proses Pemilukada ini melahirkan bentrokan yang mengarah pada tindakan anarkis.

 

Masalah Ketidaknetralan KPUD

KPUD merupakan institusi penyelenggara pemilukada. Sebagai penyelenggara, maka KPUD harus berlaku netral terhadap para kandidat pemilukada dan menjaga independensinya dari berbagai bentuk pengaruh. Namun ada sejumlah fakta yang menunjukan bahwa KPUD bertindak tidak netral, misalnya :

a.   KPUD tidak berani mempublikasikan kekayaan incumbent sementara calon lainya dibuplukasikan. Ini bertentangan dengan pasal 67 huruf a UU No 32 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa KPUD harus memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara

b. KPUD tidak berani memaksa calon Incumbent untuk memberitahukan daftar kekayaan pribadinya. Padahal pasal 58 huruf I UU No. 32/2004 menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah adalah menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.

c. Sering mendiskualifikasi calon tanpa alas an yang jelas dan tepat.
Ketidaknetralan KPUD disebabkan oleh karena KPUD mendapatkan fasilitas dari calon. Bentuk fasilitas bisa bermacam – macam, sebagai contoh.., anggota KPUD Bandar Lampung masing –masing mendapat mobil. Hal ini dapat mengakibatkan konflik dan kemarahan dari massa pendukung lain.

 

Masalah Netralitas Pegawai Negeri

Pasal 79 ayat ( 4 ) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan, pasangan calon dilarang melibatkan PNS , anggota TNI dan anggota Kepolisian sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dan pemilukada. Namun dalam kenyataannya PNS tetap melakukan kampanye baik secara terselubung maupun terbuka.

Disejumlah daerah, ditemukan PNS terlibat sebagai tim monitoring, tim kampanye dan pengawas lapangan diwilayah mereka masing-masing. Keterlibatan PNS di sejumlah daerah dalam pemilukada kebanyakan karena ketakutan pada calon incumbent atau karena incumbent melakukan intimidasi terhadap birokrasiPemilukada kental dengan politik balas budi. Calon terpilih akan membalas budi para pendukungnya. Ini yang membuat tim sukses dan pendukung mati-matian memperjuangkan calon mereka. Yang pengusaha dapat proyek, PNS naik jabatan, diberi akses-akses. Keadaan ini tidak bisa terelakan. Masyarakat di daerah pun ingin mendapatkan balas budi sehingga akan bertarung mati-matian.

 

DUKUNGAN PEMILUKADA LANGSUNG

Pemilihan kepala daerah langsung memberikan warna tersendiri dalam berdemokrasi di indonesia dengan menyertakan rakyat secara langusung untuk menentukan pemimpinnya sendiri di tingkat lokal/daerah. Setiap masyarakat dengan bebas menyatakan pendapat . Di sini kedaulatan rakyat benar-benar dihargai dan legitimasi pemimpin yang dihasilkan lebih kuat kedudukannya dibandingkan dengan pemilihan secara perwakilan.

Konflik dalam Pemilukada pada hakekatnya merupakan pembelajaran politik bagi rakyat. Kepentingan rakyat harus tetap diprioritaskan. Rakyat jangan dijebak pada jurang konflik politik yang sebenarnya hanyalah merupakan ilusi kepentingan pribadi dari elit-elit politik yang bermain. Rakyatt harus diarahkan pada kesadaran untuk bagaimana memahami dan mengerti akan konflik itu sendiri. Nantinya rakyat akan dapat menilai secara objektif mana yang betul-betul memperjuangkan nasib rakyat, mana yang fairplay dan mana yang manipulatif. konfilk bukan hal yang tabu lagi untuk dijumpai, sehingga pada akhirnya rakyat akan dapat dengan sendirinya mencegah terjadinya konflik.

Konflik akan mambangun kesadaran massa rakyat untuk memahami dan mempelajari bagaimana berpolitik secara rasional serta bagaimana menyelaraskan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Konflik di masyarakat merupakan sesuatu yang tak bisa dielakkan, maka yang perlu diketahui bukanlah apakah konflik itu ada atau tidak ada. Tapi bagaimana intensitas dan tingkat kekerasannya, dan dalam bentuk apa konflik itu. Apakah menyangkut masalah fundamental atau isu-isu sekunder, pertentangan tajam atau sekadar perbedaan pandangan.

 

TINJAUAN GEOGRAFIS

            Dalam kehidupan bernegara, aspek geografis merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhatikan dan diperhitungkan baik fungsi maupun pengaruhnya terhadap sikap dan tata laku negara. Secara geografis (keruangan) setiap daerah mempunyai kondisi perkembangan yang berbeda-beda baik secara tipologi wilayah, ekonomi, pendidikan maupun soisal-ekonomi. Kondisi perbedaan geografis ini perlu diperhatikan dalam menetapkan sistem pemilahan kepala daerah.

 

Kondisi Asimetris  Pendidikan Antar Daerah

Berdasar ciri dan sifat kebudayaan serta kondisi dan konstelasi geografis, masyarakat Indonesia sangat heterogen dan unik sehingga mengandung potensi konflik yang sangat besar, terlebih kesadaran nasional masyarakat yang relatif rendah sejalan dengan terbatasnya masyarakat terdidik (berpendidikan).

Dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan politik, setiap daerah mempunyai perkembangan yang berbeda-beda. Sebagian besar kondisi di wilayah Indonesia masih lemah dalam hal pendidikan politik untuk masyarakat. inilah tugas kita sebagai Civil society yang merupakan pilar ke tiga dalam mewujudkan Good Governance. masyarakat sangat perlu untuk di didik agar melek politik supaya masyarakat tidak terus di bohongi oleh  calon pemimpinnya di daerah. Karena  bentrokan yang terjadi adalah setingan para elit politik. Lemahnya  pemahaman politik masyarakat ini di tunjukan dengan masih banyaknya Incumbent yang terpilih kembali, yang padahal incumbent ini telah gagal dalam mensejaherakan rakyatnya. Oleh  karena itu pendidikan politik untuk masyarakat sangat penting di dilakukan agar masyarakat paham dan bisa menuai hasil yang optimal dalam momentum pemilukada ini untuk masa depan mereka.

 

 Variasi Tipologi Wilayah

Wilayah Indonesia yang terpisah antar pulau-pulau dengan variasi iklim, variasi medan topografi kasar (berbukit/bergunung) yang dipisahkan oleh lembah aliran sungai. Aspek variasi fisik geografis mempengaruhi psikologis pikiran kumpulan individu, yang pada gilirannya menentukan dalam membentuk perilaku dan budaya masyarakat. For example, tropical climates were said to cause laziness, relaxed attitudes and promiscuity, while the frequent variability in the weather of the middle latitudes led to more determined and driven work ethics. Misalnya, iklim tropis yang dikatakan menyebabkan cepat lelah, berkeringat sehingga muncul kemalasan, sikap dan percampuran santai. Aktivitas manusia menyebabkan lebih banyak ditentukan dan diarahkan bekerja etika. Because these environmental influences operate slowly on human biology, it was important to trace the migrations of groups to see what environmental conditions they had evolved under. Karena pengaruh lingkungan lambat beroperasi pada biologis manusia,  penting menelusuri migrasi kelompok manusia untuk melihat kondisi lingkungan mereka yang telah berkembang. Di sini masyarakat lebih suka berkomunal dan lebih menyerahkan aspirasi politik pada orang yang dianggap lebih berkompeten[2].

Contoh lain adalah orang  Papua yang berada di zona ekologi pegunungan biasanya memiliki watak dan perilaku yang berbeda dengan mereka di zona ekologi pesisir maupun dataran rendah. Watak orang papua di pegunungan lebih keras karakternya karena mengalami tantangan lingkungan yang ekstrim untuk dapat dimafaatkan daripada di dataran rendah[3].

 

Kondisi Asimetris  Sosial- Ekonomi Antar Daerah

1). Menyikapi konflik Pemilukada di Provinsi  Papua, maka Undang-Undang di Papua memungkinkan suatu masalah diselesaikan secara adat, seperti halnya kerusuhan pemilukada di Kabupaten Puncak. Undang-undang di sana memungkinkan masalah ini bisa diselesaikan secara adat.  Karakter  primordial yang masih kental dikalangan orang asli Papua sendiri. Sikap itu tercermin dari kedekatan hubungan suku, marga, keterikatan emosional hingga hubungan sosial yang telah terbangun erat diantara para pendukung dengan sang calon[4].

 Karakter  orang-orang Papua yang dikenal punya temperamental yang tinggi ditambah dengan keterbatasan kesejahteraan ekonomi, sangat rentan terjadi konflik horisontal. Mengingat kondisi tersebut, untuk menghindari pertumpahan darah di wilayah Papua, maka pemilihan kepala daerah melalui perwakilan dinilai lebih tepat untuk mengurangi berbagai ekses negatif yang ditimbulkan Pemilukada langsung.

 

2.   Pada daerah  sisa-sisa keturunan “darah biru” masih sangat mewarnai pemilihan kepala daerah. Orang-orang kuat masih bisa memaksakan jagonya berhasil menduduki penguasa lokal. Keturunan, kelas atau kasta sampai sekarang masih menjadi preferensi yang kuat untuk melihat social origin aktor-aktor politik dan sekaligus menentukan sosok kepala daerah. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan  klaim keistimewaan, masih menerapkan sistem dinasti keraton untuk mengangkat Sultan dan Paku Alam secara otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur

                        Pengangkatan Sri Sultan sebagai Gubernur DIY secara otomatis, pada hakekatnya merupakan bentuk penerapan demokrasi juga. Karena apirasi-aspirasi rakyat diserap dalam pernyataan-pernyataan sikap dari berbagai kelompok kemsayarakatan, kemudian ditangkap oleh fraksi-fraksi di DPRD, hingga ditetapkan oleh DPRD melalui  sidang paripurna.

3.  Secara sosiologis bagi masyarakat khususnya di pedesaan pemilihan kepala daerah secara langsung sebenarnya bukan hal yang aneh. Semenjak dahulu bahkan mungkin dahulu sekali masyarakat pedesaan sudah secara langsung masyarakat memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan politik yang memiliki konsekuensi pertanggungjawaban publik di antara mereka. Dengan demikian kembalinya pemilihan daerah secara langsung hendaknya jangan ditakutkan tentang reaksi masyarakat yang mungkin apatis, justru yang perlu diingatkan adalah para elite politik dan atau tim suksesnya. Yang harus menjadi titik tekan adalah tentang terciptanya sistem atau proses yang fair, penuh kedewasaan yang akan melahirkan kepemimpinan yang benar-benar kapabel dengan sistem kontrol yang komprehensip.

                               Demikian pula bagi masyarakat di perkotaan khususnya di pulau Jawa yang sebagian besar berpikiran rasional dengan kondisi ekomoni yang lebih baik. Di sini rakyat diharapkan lebih mempunyai kemandirian dalam menggunakan kedaulatannya untuk memilih pemimpinannya secara langsung

 

PENUTUP

            Konstruksi konstitusi memberi ruang pemilihan kepala daerah berjalan secara demokratis. Opsi  sangat terbuka baik Pemilukada  langsung maupun tidak langsung, bahkan dapat pula dilaksanakan melalui penetapan seperti di DIY. Semua alternatif sistem pemilihan kepala daerah dapat dipilih dengan memperhatikan faktor geografis Indonesia yang variatif.

            Melihat Negara Indonesia dengan kondisi asimetris daerah dari berbagai aspek, maka sistem Pemilukada tidak perlu diseragamkan. Semua opsi adalah  baik. Biarkan  daerah secara otonom menentukan sendiri pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Dengan semangat penguatan otonomi daerah, masyarakat setempat lebih tahu ekses positif maupun negatif  dari sistem   Pemilukada yang akan diterapkan, sejauh pemilihan tersebut masih dalam koridor prinsip-prinsip demokratis.



[1] Media Indonesia,  tanggal 8 Agustus 2011.

[2]  Dalam Fisis Determinis  lingkungan fisik menentukan aktivitas manusia

[3]  Prasetya S.P, 2011. Geografi Politik. University Pers

[4]  detikNews, Selasa, 02/08/2011 14:26 WIB

Alamat Kampus :

Kampus UNESA Ketintang
Jl. Ketintang No 1 - Ketintang 
Wonokromo - Surabaya 60321
Telp. 031 - 8280009 Psw. 402

Kontak / Informasi :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Administrator Web :

Tri Joko Martono, Sukma Perdana, Bambang Sigid Widodo, Eko Budiyanto, Nugroho Hari Purnomo

buku-buku